Kesehatan Mental Nelayan dan Pekerja Perikanan: Sektor yang Jarang Tersentuh Wellbeing

Kesehatan Mental Nelayan dan Pekerja Perikanan: Sektor yang Jarang Tersentuh Wellbeing

Indonesia punya lebih dari 17 ribu pulau, dan sebagian besar wilayahnya adalah laut. Tapi kesehatan mental nelayan dan pekerja perikanan hampir tidak pernah masuk ke percakapan soal kesejahteraan pekerja di Indonesia. Diskusi soal employee wellbeing selama ini lebih banyak berputar di sekitar kantor, pabrik, atau gedung bertingkat, sementara jutaan orang yang menggantungkan hidup dari laut jarang dianggap bagian dari percakapan itu.

Jumlah nelayan di Indonesia sendiri terus menyusut. Data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir yang dikutip WALHI (2022) mencatat penurunan dari 2,16 juta orang pada 2010 menjadi 1,83 juta orang pada 2019, atau kehilangan sekitar 330 ribu nelayan dalam satu dekade. Penurunan ini bukan sekadar angka ekonomi. Ia juga cerminan dari betapa beratnya tekanan yang harus dihadapi orang-orang yang memilih bertahan di profesi ini.

Kalau kamu bekerja di HR atau tim People & Culture perusahaan perikanan, koperasi nelayan, BUMN kelautan, atau menjalankan program CSR pemberdayaan pesisir, kondisi ini bukan isu sosial yang jauh dari radar kerja kamu sehari-hari. Rantai kerja sektor ini melibatkan banyak pihak yang berada langsung di bawah tanggung jawabmu, mulai dari nelayan mitra, anak buah kapal (ABK) yang direkrut lewat skema kemitraan, sampai pekerja pengolahan ikan di pabrik. Kalau kesehatan mental mereka diabaikan, dampaknya terasa langsung pada produktivitas, keselamatan kerja, dan tingkat keluar-masuk tenaga kerja.

Ketidakpastian Pendapatan yang Mengikuti Cuaca dan Musim

Pendapatan nelayan tidak pernah tetap. Ia naik turun mengikuti musim, arah angin, dan hasil tangkapan hari itu juga. Kondisi ini semakin berat karena perubahan iklim membuat pola cuaca makin sulit diprediksi. WALHI (2022) mencatat nelayan Indonesia rata-rata hanya bisa melaut sekitar 180 hari atau enam bulan dalam setahun, sisanya terhambat cuaca ekstrem, gelombang tinggi, atau musim paceklik ikan.

Laporan IPCC yang dikutip dalam rilis yang sama memproyeksikan perubahan iklim akan memangkas pendapatan Indonesia dari sektor penangkapan ikan sebesar 24% (IPCC, 2022). Angka ini bukan proyeksi jangka panjang yang abstrak bagi nelayan kecil. Penurunan pendapatan sebesar itu berarti pilihan sulit setiap bulan, antara melaut dalam kondisi yang lebih berisiko atau menahan diri dan kehilangan penghasilan sama sekali.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam Outlook 2023 mencatat sekitar 82% nelayan perorangan kesulitan mengakses bahan bakar bersubsidi, dan 20 sampai 30% nelayan kecil masih kesulitan mengakses pasar untuk menjual hasil tangkapan dengan harga wajar. Ketimpangan struktural semacam ini menunjukkan bahwa ketidakpastian pendapatan nelayan juga berakar pada rantai pasok dan kebijakan yang belum berpihak pada nelayan skala kecil, di luar soal cuaca semata.

Tekanan finansial yang datang silih berganti seperti ini biasanya melahirkan kecemasan kronis yang menetap, tidak sekadar stres yang muncul sesaat lalu hilang. Nelayan yang tidak tahu berapa penghasilan mereka minggu depan cenderung menunda kebutuhan kesehatan, termasuk kesehatan mental, karena prioritas utama tetap bertahan hidup hari itu.

Isolasi Selama Berhari-hari di Laut: Beban Psikologis yang Tak Terlihat

Nelayan yang melaut dalam jangka waktu lama, apalagi di kapal yang beroperasi berhari-hari sampai berminggu-minggu, hidup dalam isolasi sosial yang jarang dialami pekerja di darat. Mereka terputus dari keluarga, dari sinyal komunikasi, dan dari rutinitas sosial yang biasanya menjaga kesehatan mental seseorang tetap stabil.

Laporan ILO tentang keselamatan kerja di sektor perikanan mencatat kelelahan kronis sebagai masalah yang terus berulang di banyak bagian industri ini, terkait langsung dengan sistem bagi hasil tangkapan yang mendorong kapal beroperasi dengan awak seminimal mungkin dan jam kerja panjang tanpa jeda memadai (ILO). Semakin sedikit awak kapal, semakin berat beban kerja, dan semakin sedikit orang yang bisa diajak bicara ketika tekanan mental muncul di tengah laut.

Kondisi ini berbeda jauh dari pekerja kantoran yang biasanya masih bisa mengakses rekan kerja, keluarga, atau layanan konseling kapan pun dibutuhkan. Nelayan yang mengalami kecemasan, konflik rumah tangga yang belum selesai sebelum berangkat, atau tekanan finansial harus menyimpan semua itu sendirian sampai kapal merapat kembali ke darat. Tidak ada rekan HR yang bisa dihubungi, tidak ada hotline yang bisa diakses tanpa sinyal.

Riset tentang ketangguhan mental nelayan pesisir yang dipublikasikan di Jurnal Psikologi Poseidon (Universitas Hang Tuah) menyoroti bagaimana nelayan mengembangkan mekanisme bertahan sendiri di tengah tekanan yang berulang, sebuah bentuk ketangguhan yang lahir dari kebutuhan bertahan hidup, tanpa dukungan sistem yang memadai di baliknya.

Risiko Keselamatan Kerja yang Tinggi, Nyaris Tanpa Jaring Pengaman

Melaut termasuk salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia, dan datanya konsisten dari berbagai negara. International Labour Organization mencatat sekitar 24.000 orang meninggal dan 24 juta orang lainnya cedera setiap tahun di kapal penangkap ikan komersial di seluruh dunia (ILO, dikutip dalam Isafety Magazine). Studi yang lebih baru dari Pew Charitable Trusts (2022) bahkan memperkirakan angka kematian terkait perikanan global lebih dari 100.000 orang per tahun, jauh lebih tinggi dari estimasi ILO sebelumnya karena mencakup lebih banyak jenis kapal dan wilayah penangkapan ikan.

Tingkat kecelakaan fatal di sektor perikanan komersial Amerika Serikat tercatat 40 kali lebih tinggi dibanding rata-rata seluruh pekerjaan di negara itu. Di Denmark, angkanya 25 sampai 30 kali lebih tinggi dibanding pekerjaan berbasis darat. Di Guinea, sekitar satu dari 200 nelayan tradisional meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kano (ILO). Pola yang sama, meski dengan skala berbeda, juga terjadi di perairan Indonesia.

Di Indonesia, survei di Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru yang menaungi sekitar 40 ribu anak buah kapal mencatat kurang lebih 100 nelayan dan ABK mengalami kecelakaan kerja setiap tahun. Angka yang lebih mengkhawatirkan datang dari sisi kesiapan keselamatan: 94 persen ABK perikanan di pelabuhan itu tidak memiliki sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F), dan 27 persen di antaranya bahkan tidak tahu manfaat sertifikasi keselamatan itu untuk diri mereka sendiri (Isafety Magazine).

Secara nasional, jumlah kematian nelayan di laut juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data yang dikutip WALHI (2022) mencatat kenaikan dari 86 kematian pada 2010 menjadi 251 kematian pada 2020, naik 165 persen dalam satu dekade. Di saat yang sama, jaring pengaman finansial untuk nelayan justru menyusut. Data BPS dan KKP yang diolah Databoks mencatat jumlah nelayan yang mendapat perlindungan asuransi hanya 308.858 orang pada 2022, jauh di bawah 500 ribu orang yang tercatat terlindungi pada 2017.

Bekerja setiap hari dengan risiko kematian atau cedera serius yang nyata, tanpa jaminan keselamatan yang memadai, adalah sumber kecemasan kronis tersendiri. Riset tentang kesehatan mental di industri perikanan komersial secara global (King, 2021, dipublikasikan di jurnal Fish and Fisheries) mencatat kecemasan terkait keselamatan kerja dan tekanan finansial sebagai dua faktor risiko yang paling sering muncul berdampingan pada nelayan, dan cenderung memperberat satu sama lain.

Pekerja Pengolahan Ikan: Tekanan yang Berbeda Bentuk, Tapi Sama Berat

Tidak semua tekanan psikologis di sektor perikanan terjadi di atas kapal. Pekerja pengolahan ikan, sebagian besar perempuan, menghadapi bentuk tekanan yang berbeda tapi tidak kalah berat. Riset Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia pada 2025 menemukan banyak pekerja pengolahan hasil laut bekerja dengan kontrak jangka pendek, mulai dari tiga bulan sampai satu tahun (PKWT), yang terus diperpanjang berulang kali tanpa kepastian jangka panjang. Salah satu kasus yang didokumentasikan menunjukkan seorang pekerja menjalani perpanjangan kontrak triwulanan selama enam tahun berturut-turut.

Ketidakpastian kontrak ini menciptakan apa yang oleh peneliti DFW disebut sebagai efek “chilling”, yaitu kondisi ketika pekerja menahan diri untuk menyampaikan keluhan soal upah atau keselamatan kerja karena takut kontraknya tidak diperpanjang. Fluktuasi stok ikan turut memperburuk kecemasan ini, karena volume tangkapan yang menurun bisa langsung berarti pemutusan hubungan kerja. DFW mencatat satu perusahaan pengolahan bahkan memangkas sekitar 60% tenaga kerjanya pada awal 2025 menyusul perubahan kebijakan tarif dagang oleh pemerintah Amerika Serikat, meski nilai ekspor produk laut Indonesia sendiri tercatat naik dari 4,56 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 4,81 miliar dolar AS pada Januari-Oktober 2024 (DFW Indonesia, 2025).

Pola ini familiar bagi siapa pun yang pernah menangani tenaga kerja kontrak di industri padat karya. Kecemasan soal kepastian kerja biasanya tidak muncul sebagai keluhan terbuka. Ia justru sering tersembunyi di balik kepatuhan yang terlalu rapi, keengganan bersuara, dan tingkat turnover yang sulit dijelaskan hanya dengan alasan gaji.

Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan Mental di Wilayah Pesisir

Ketimpangan akses layanan kesehatan mental di Indonesia sudah menjadi masalah nasional jauh sebelum bicara soal pesisir. The Conversation Indonesia (2018) mencatat rasio yang sangat timpang, hanya 773 psikiater dan 451 psikolog klinis untuk melayani sekitar 260 juta penduduk, sementara kebutuhan riil diperkirakan mencapai 7.500 tenaga kesehatan jiwa. Distribusi tenaga ini pun sangat terpusat di kota besar. Yogyakarta tercatat sebagai satu-satunya kota yang menempatkan psikolog di seluruh puskesmasnya sejak 2010, dan sampai artikel itu ditulis, belum ada kota lain yang mengikuti kebijakan serupa.

Perkembangan terbaru pun masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Jakarta baru menghadirkan layanan psikolog gratis di 26 puskesmas pada awal 2025, setelah bertahun-tahun advokasi (CNN Indonesia, 2025). Kalau ibu kota saja baru mencapai cakupan sebesar itu, gambaran di kabupaten pesisir dan kepulauan kecil jauh lebih timpang. Banyak desa nelayan hanya punya akses ke puskesmas pembantu atau posyandu, tanpa tenaga kesehatan jiwa sama sekali, dan jarak ke fasilitas kesehatan mental terdekat bisa berarti perjalanan darat dan laut yang memakan waktu berjam-jam.

Stigma menambah lapisan kesulitan lain. Di banyak komunitas pesisir, mengeluh soal beban pikiran sering dianggap tanda lemah, apalagi untuk profesi yang identik dengan keberanian menghadapi laut. Kombinasi antara stigma, jarak geografis, dan minimnya tenaga profesional membuat nelayan dan pekerja perikanan berada di antara kelompok pekerja dengan akses wellbeing paling rendah di Indonesia, sementara risiko yang mereka hadapi setiap hari termasuk yang paling tinggi.

Kenapa Ini Relevan untuk HR, Koperasi, dan BUMN Perikanan

Perusahaan perikanan, koperasi nelayan, BUMN kelautan, dan tim CSR yang menjalankan program pemberdayaan pesisir sering berhadapan langsung dengan realitas ini, meski nelayan tradisional sendiri jarang berstatus karyawan formal. Kalau kamu bekerja di salah satu organisasi ini, kamu kemungkinan besar sudah mengelola tim yang lebih beragam dari yang terlihat di atas kertas, mulai dari staf lapangan yang mendampingi kelompok nelayan, ABK yang direkrut lewat skema kemitraan perusahaan, sampai pekerja pabrik pengolahan yang berstatus karyawan tetap atau kontrak.

Ketika tekanan psikologis di level nelayan mitra dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya ikut merembet ke performa kerja sama, tingkat kepatuhan terhadap standar keselamatan, dan reputasi program kemitraan itu sendiri. Nelayan yang cemas soal pendapatan cenderung mengambil keputusan yang lebih berisiko di laut, misalnya memaksakan melaut saat cuaca buruk. Pekerja pengolahan yang menahan keluhan karena takut kontrak tidak diperpanjang cenderung lebih rentan mengalami kelelahan kerja yang berujung pada kesalahan produksi atau kecelakaan di lantai pabrik.

Observasi dari praktik EAP yang dijalankan Riliv di puluhan organisasi lintas industri di Indonesia menunjukkan pola yang cukup konsisten pada pekerja dengan karakteristik serupa, yaitu pekerjaan bershift, berbasis lapangan, dengan risiko fisik tinggi dan kepastian kontrak yang rendah. Data platform kami menunjukkan topik yang paling sering muncul dalam ribuan sesi konseling dan puluhan ribu respons skrining kesejahteraan karyawan pada kelompok pekerja seperti ini adalah kecemasan finansial yang bercampur dengan rasa terisolasi dari dukungan sosial di tempat kerja, jauh melampaui sekadar keluhan soal beban kerja. Ini adalah observasi dari praktik lapangan, bukan hasil studi klinis yang dirancang khusus untuk sektor perikanan. Meski begitu, temuan ini cukup untuk menunjukkan bahwa pola tekanan pada nelayan dan pekerja perikanan bukan kasus yang berdiri sendiri. Pola serupa konsisten muncul pada banyak jenis pekerjaan berisiko tinggi dan berpendapatan tidak menentu di Indonesia.

Bagaimana Program Wellbeing Bisa Dirancang untuk Konteks Ini

Merancang dukungan kesehatan mental untuk sektor ini tidak bisa memakai cetakan Employee Assistance Program kantoran biasa. Nelayan dan ABK yang berhari-hari tidak punya sinyal internet jelas tidak bisa diharapkan membuka aplikasi konseling setiap hari. Program yang realistis harus mengikuti ritme kerja mereka, bukan sebaliknya.

Layanan berbasis WhatsApp, yang bisa diakses begitu kapal merapat dan sinyal kembali tersedia, jauh lebih relevan dibanding aplikasi yang mengharuskan koneksi stabil sepanjang waktu. Sesi konseling yang fleksibel dan tidak terikat jadwal kaku juga penting, mengingat waktu istirahat nelayan sangat bergantung pada cuaca dan musim tangkap.

Kamu bisa mulai dengan melatih pengurus koperasi, mandor kapal, atau supervisor lapangan menjadi penghubung pertama, orang yang mengenali tanda-tanda seseorang sedang kewalahan dan tahu ke mana harus merujuk, meski mereka sendiri tidak berperan sebagai konselor. Pelatihan semacam ini jauh lebih murah dibanding membangun infrastruktur kesehatan mental dari nol di setiap desa pesisir, dan lebih mudah diterima karena datang dari orang yang sudah dipercaya komunitas.

Untuk pekerja pengolahan yang berstatus karyawan formal, akses ke EAP semestinya setara dengan karyawan kantor pada umumnya, tidak dikurangi hanya karena mereka bekerja di lantai produksi. Kebijakan kontrak kerja yang lebih transparan, ditambah ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan tanpa takut kontraknya tidak diperpanjang, juga jadi bagian penting dari dukungan kesehatan mental, tidak hanya tanggung jawab tim keselamatan dan kesehatan kerja semata.

Kalau organisasi kamu menjalankan CSR pemberdayaan nelayan, kamu punya posisi unik untuk menjembatani kesenjangan ini. Kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan mental yang sudah familiar dengan konteks kerja lapangan, dan bisa menjangkau lewat kanal komunikasi yang benar-benar dipakai masyarakat pesisir seperti WhatsApp, jauh lebih efektif dibanding menyalurkan bantuan berupa modul edukasi cetak yang jarang dibaca.

FAQ

Kenapa kesehatan mental nelayan jarang dibahas dibanding sektor kerja lain? Sebagian besar nelayan bekerja secara informal, tidak punya struktur HR, tidak konsisten masuk skema BPJS Ketenagakerjaan, dan tersebar di wilayah yang jauh dari pusat layanan kesehatan mental. Kombinasi ini membuat mereka nyaris tidak terlihat dalam data dan program kesejahteraan pekerja nasional.

Apakah EAP korporat bisa menjangkau nelayan yang bukan karyawan tetap? Bisa, tapi perlu penyesuaian. Perusahaan atau BUMN yang punya program kemitraan dengan nelayan bisa memperluas akses EAP lewat skema CSR atau kemitraan, tanpa harus menunggu status kepegawaian formal.

Apa dampak nyata mengabaikan kesehatan mental pekerja perikanan bagi perusahaan? Dampaknya antara lain turnover tinggi di pekerja pengolahan, insiden keselamatan kerja yang lebih sering karena kelelahan dan kecemasan yang tidak tertangani, serta reputasi program kemitraan yang menurun di mata komunitas nelayan.

Apakah pekerja pabrik pengolahan ikan juga termasuk sasaran program wellbeing seperti ini? Ya. Mereka umumnya berstatus karyawan formal dengan kontrak PKWT, sehingga akses ke EAP semestinya setara dengan karyawan kantor lain di perusahaan yang sama.

Bagaimana cara memulai program wellbeing untuk sektor perikanan tanpa anggaran besar? Kamu bisa mulai dari melatih pengurus koperasi atau supervisor lapangan sebagai penghubung pertama, menyediakan kanal konseling berbasis WhatsApp yang bisa diakses saat kapal merapat, dan memasukkan topik kesehatan mental ke pelatihan keselamatan kerja yang sudah berjalan.

Kesehatan mental nelayan dan pekerja perikanan bukan isu yang bisa ditunda sampai ada anggaran ideal atau infrastruktur sempurna. Ia berjalan seiring dengan risiko keselamatan kerja, ketidakpastian pendapatan, dan kesenjangan akses layanan kesehatan yang sudah dihadapi sektor ini setiap hari. Kalau kamu bekerja di perusahaan perikanan, koperasi, BUMN kelautan, atau tim CSR yang ingin mulai membangun program wellbeing yang benar-benar cocok untuk konteks kerja lapangan dan pesisir, Riliv terbuka untuk diskusi soal bagaimana model EAP bisa disesuaikan dengan ritme kerja yang jauh dari kantor. Kunjungi laman ini untuk mengobrol lebih lanjut dengan tim kami.

Rujukan & Sumber Otoritas

1. CNN Indonesia. (2025). Marak kesehatan mental, Jakarta punya layanan psikolog di 26 puskesmas. CNN Indonesia.
2. Databoks Katadata. (2023). Baru 308 ribu nelayan yang terlindungi di Indonesia pada 2022. Katadata.
3. Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. (2025). Riset DFW: Pekerja pengolahan makanan hasil laut bekerja dalam kerentanan. DFW Indonesia.
4. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Sixth assessment report. IPCC.
5. International Labour Organization (ILO). Fishing among the most dangerous of all professions, says ILO. ILO.
6. Isafety Magazine. 100 nelayan di Indonesia alami kecelakaan kerja per tahun. Isafety Magazine.
7. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). (2023). Outlook KNTI 2023. KNTI.
8. King, T. (2021). Mental health in the commercial fishing industry: Modern uncertainties and traditional risks. Fish and Fisheries.
9. Pew Charitable Trusts. (2022). More than 100,000 fishing-related deaths occur each year, study finds. Pew Charitable Trusts.
10. The Conversation Indonesia. (2018). 260 juta orang dan kurang dari 1.000 psikiater, Indonesia kekurangan pekerja kesehatan mental. The Conversation Indonesia.
11. Universitas Hang Tuah. Mental toughness nelayan: Analisis fenomenologis kekuatan nelayan dalam menghadapi tantangan hidup. Jurnal Psikologi Poseidon.
12. WALHI. (2022). Jumlah nelayan di Indonesia terus menurun akibat krisis iklim dan industri ekstraktif [Siaran pers]. WALHI.
13. Data internal Riliv: observasi platform dari praktik EAP on-the-ground di puluhan organisasi lintas industri di Indonesia.